weloveboyz.com
Indonesia Tolak Beli Drone AS Saat Negosiasi Tarif, Ini Sebabnya
Pemerintah Indonesia menolak permintaan Amerika Serikat (AS) agar Indonesia membeli drone buatan AS sebagai bagian dari perundingan perdagangan dan penurunan tarif impor. Keputusan ini muncul di tengah pembicaraan yang berusaha menurunkan tarif impor AS terhadap produk Indonesia dari sekitar 32 persen menjadi 19 persen.
Menurut laporan, AS ingin memasukkan pembelian drone sebagai syarat dalam perjanjian perdagangan. Drone itu dimaksudkan untuk pengawasan maritim, terutama di kawasan Laut China Selatan. Namun Indonesia menilai tuntutan tersebut berada di luar konteks perdagangan biasa.
Baca Juga : Polisi Periksa 10 Saksi Kasus Lula Lahfah Reza Arap Termasuk
Salah satu alasan penolakan adalah karena syarat tersebut dinilai melanggar konstitusi Indonesia. Pemerintah mengatakan bahwa kewajiban membeli peralatan militer atau pertahanan dari satu negara tertentu bukan bagian dari perjanjian dagang yang aman secara hukum.
Menhan Indonesia dan pejabat terkait juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada pembicaraan formal mengenai pembelian drone militer dalam perundingan tarif perdagangan. Penolakan bukan berarti menutup kerja sama pertahanan, tetapi menolak mengaitkan pembelian alat militer dengan kesepakatan tarif dagang.
Meski menolak syarat drone, Indonesia setuju pada sejumlah tuntutan lain dari AS, seperti rencana impor bahan bakar dari AS dan pelonggaran pembatasan impor mobil serta peralatan teknologi tertentu. Negosiasi perdagangan kedua negara masih berjalan untuk mencapai kesepakatan akhir.
Pengamat hubungan internasional mengatakan penolakan ini mencerminkan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, yakni tidak terikat pada satu blok kekuatan dunia. Mereka menyebut Indonesia berupaya menjaga kedaulatan dan tidak terpancing ke dalam isu militer saat mengurus isu ekonomi.
Penolakan pembelian drone juga dinilai sebagai langkah untuk mempertahankan ruang negosiasi yang lebih luas. Indonesia tengah berusaha menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan tanpa mengaitkan pembelian peralatan pertahanan dengan isu tarif perdagangan.